Wahyu Tri Wicaksono

Kontestasi politik dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 mulai menjadi konsumsi publik yang tidak asing untuk di diperbincangkan. Dua tokoh terbaik Indonesia Ir. Jokowidodo dan H.Prabowo kembali bertarung untuk tujuan kemajuan Negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut telah sama sama berikthiar dengan jalannya masing masing. Presiden Jokowi dengan keputusannya mengandeng salah satu ulama besar di Indonesia yang sekaligus Ketua MUI yaitu KH. Mahruf Amin sebagai pendamping calon wakil presiden. Sedangkan Prabowo mengandeng salah satu putra terbaik bangsa yaitu Sandiaga Salahudin Uno sebagai calon wakil presiden. Menarik apabila membahas latar belakang dan strategi apa yang diusung kedua tokoh tersebut dalam penunjukan calon wakil presiden. Isu agama sebagai manuver alat politik dalam penunjukan KH.Mahruf Amin ? dalam hidup bermasyarakat semua orang berhak menilai itu benar dan salah. Bagi sebagian masyrakat penunjukan KH. Mahruf Amin adalah upaya agama sebagai alat atau senjata utama d

Ketika “sang” pemegang kekuasaan “daerah” masuk kedalam “lingkaran maut Korupsi”, apa kabar Pilkada 2018 nanti  ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2 tahun ini (2017-2018) tengah dihadapkan dengan kenyataan bahwa kinerja mereka dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi patut untuk diapresiasi. Sebagai lembaga antirasuah mereka dengan cepat menindak lanjuti indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, tidak memandang dari latar belakang apa dan bagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini didasari dengan bunyi pasal 28 D Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”  serta dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua dasar yuridis tersebut mengikat dan mempertegas b

Demokrasi yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Suara Hati aktivis Universitas Muhammadiyah Malang. Telah kita ketahui bersama, dalam 2 tahun kedepan yaitu tahun 2018 dan 2019 masyarakat indonesia akan mengadakan suatu pesta demokrasi yang akan memunculkan pemimpin-pempimin baru yang siap untuk membangun Negara Indonesia menjadi lebih baik.  Tentu hal tersebut disambut dengan berbagai reaksi dari berbagai elemen yang ada di negara Indonesia. Untuk tahun 2018 ini masyarakat Indoneisa akan memilih para pemimpin daerah nya masing – masing. Partai politik yang “notabene” sebagai wadah mewakili kedaulatan suara dari masyarakat indonesia mulai melakukan manuver politik untuk mencapai dukungan yang sebesar-besarnya dari suara masyarakat Indonesia atau dari sesama Partai Politik. Propaganda mulai bermunculan guna masing – masing mendapatkan suara nantinya dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan juni tahun 2018. Masyarakat dibuat bingung dengan kondisi tersebut. Salah