"Sang" Pemegang Kekuasaan "daerah"
Ketika “sang” pemegang kekuasaan “daerah” masuk kedalam “lingkaran maut Korupsi”, apa kabar Pilkada 2018 nanti ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2 tahun ini (2017-2018) tengah dihadapkan dengan kenyataan bahwa kinerja mereka dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi patut untuk diapresiasi. Sebagai lembaga antirasuah mereka dengan cepat menindak lanjuti indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, tidak memandang dari latar belakang apa dan bagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini didasari dengan bunyi pasal 28 D Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” serta dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua dasar yuridis tersebut mengikat dan mempertegas b